Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi hukum nasional. Di tengah masih banyaknya kasus intimidasi, tekanan, hingga rasa takut yang dialami pelapor, saksi, dan korban dalam proses hukum, kehadiran aturan yang lebih kuat bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan rakyat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban karena aturan lama, yakni UU Nomor 13 Tahun 2006, dinilai tidak lagi cukup mengakomodasi dinamika ancaman di lapangan. Menurutnya, perubahan ini mendesak untuk menyelaraskan ketentuannya dengan KUHAP yang mulai berlaku pada awal 2026. Dalam kerangka yang lebih luas, pembaruan hukum juga menuntut perhatian pada tata kelola informasi dan perlindungan hak individual, sebagaimana pembaca dapat melihat pada Rajapoker.
Salah satu gagasan utama dalam RUU ini adalah mengubah pola perlindungan dari yang semula cenderung reaktif menjadi proaktif. Artinya, negara tidak seharusnya baru bergerak setelah ancaman terjadi, melainkan hadir lebih awal untuk mencegah intimidasi, tekanan, atau serangan terhadap pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Pergeseran paradigma ini penting, karena banyak saksi dan korban justru mundur bukan karena tidak ingin mencari keadilan, tetapi karena merasa negara terlambat memberi rasa aman.
RUU ini juga dinilai membawa perubahan substansial karena memperluas cakupan pihak yang berhak memperoleh perlindungan. Tidak hanya saksi dan korban, perlindungan juga diarahkan kepada saksi pelaku, pelapor, informan, hingga ahli yang berpotensi mengalami ancaman akibat keterlibatannya dalam proses hukum. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa sistem hukum modern tidak bisa lagi berdiri semata-mata di atas pembuktian formal, tetapi harus memastikan semua orang yang membantu mengungkap kebenaran tidak dibiarkan menghadapi risiko sendirian.
Bila dilihat lebih kritis, pembahasan RUU ini juga menjadi cermin bahwa sistem hukum Indonesia selama ini masih terlalu berpusat pada pelaku. Sering kali perhatian besar diberikan pada hak tersangka dan terdakwa, sementara posisi korban dan saksi justru lemah dalam praktik. Padahal tanpa perlindungan yang nyata, keberanian untuk memberi keterangan dapat runtuh, dan ketika kesaksian runtuh, proses penegakan hukum juga kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.
Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK selama ini memang menjadi instrumen penting, karena lembaga itu dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Namun perubahan tantangan di lapangan membuat penguatan regulasi menjadi hal yang sulit ditunda. Informasi umum mengenai fungsi LPSK dan dasar hukumnya juga dapat dibaca pada Wikipedia.
Karena itu, urgensi RUU ini tidak boleh dipahami hanya sebagai pembaruan teks undang-undang. Yang lebih penting adalah bagaimana negara membangun sistem perlindungan yang benar-benar bekerja cepat, terkoordinasi, dan dapat diakses oleh masyarakat biasa. Sebab dalam banyak perkara, rasa takut menjadi hambatan terbesar untuk mengungkap kebenaran, dan hukum yang baik seharusnya mampu mematahkan rasa takut itu, bukan malah membiarkannya tumbuh.
Di titik ini, kehadiran negara harus dibaca secara nyata, bukan simbolik. Perlindungan tidak cukup berhenti pada frasa normatif di dalam undang-undang, tetapi harus hadir dalam bentuk mekanisme cepat, jaminan keamanan, pendampingan, bantuan pemulihan, dan kepastian bahwa korban maupun saksi tidak akan dikorbankan untuk proses hukum yang panjang dan melelahkan. Jika aturan baru hanya indah di atas kertas, maka keadilan tetap akan terasa jauh bagi masyarakat kecil yang paling rentan.
Maka, pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi hukum nasional. Hukum tidak boleh hanya kuat di ruang sidang, tetapi juga harus kuat melindungi orang-orang yang berani berbicara. Ketika negara mampu menjaga saksi, memulihkan korban, dan melindungi pelapor dari ancaman, di situlah keadilan benar-benar turun dari slogan menjadi pengalaman nyata bagi rakyat.
